JAKARTA, Fraksigerindra.id — Komisi VII DPR RI tengah memasuki tahap intensif dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepariwisataan. Legislator dari Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menyampaikan bahwa regulasi ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam menciptakan ekosistem pariwisata Indonesia yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan berbasis pada nilai-nilai budaya bangsa.
“RUU Kepariwisataan ini sedang kami godok dengan serius. Kami ingin memastikan bahwa ekosistem pariwisata nasional tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi budaya, adat istiadat lokal, serta mematuhi kode etik kepariwisataan internasional,” jelas Rahayu Saraswati, Rabu (23/5/2025)
“Masyarakat lokal harus menjadi aktor utama, bukan sekadar penonton di tengah geliat industri pariwisata. Itulah yang kami perjuangkan dalam naskah undang-undang ini,” tambahnya.
Sebagai bagian dari penguatan promosi pariwisata, Rahayu juga mengusulkan pembentukan sebuah lembaga independen yang bertugas secara khusus dalam mempromosikan Indonesia di tingkat global. Lembaga ini menyerupai konsep Indonesian Tourism Board, dirancang agar bisa beroperasi secara profesional tanpa bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kami menginginkan adanya lembaga promosi pariwisata yang independen, mandiri, dan inovatif. Lembaga ini bisa menjadi ujung tombak dalam mempromosikan Indonesia sebagai destinasi unggulan di mata dunia, tanpa membebani APBN,” ujarnya.
Rahayu menilai, promosi yang lebih agresif, konsisten, dan terfokus menjadi kebutuhan mendesak di tengah tantangan pengembangan sektor pariwisata Indonesia saat ini.
Mengakhiri pernyataannya, ia menegaskan bahwa perbaikan ekosistem pariwisata bukan hanya soal regulasi, melainkan juga perubahan paradigma dalam memandang pariwisata sebagai alat pemersatu budaya dan pendorong ekonomi rakyat.
“Pariwisata Indonesia punya potensi luar biasa. Tapi kita harus membangunnya dengan bijak—dengan hati, dengan nilai, dan dengan visi jangka panjang,” tutupnya.
