KALENDER AGENDA

KUNINGAN, Fraksigerindra.id — Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Rohkmat Ardiyan, menyerahkan satu unit mobil ambulans kepada relawan yang membantu penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Kuningan, Selasa (18/2/2026). Bantuan tersebut disalurkan melalui Yayasan Berkah Bersama Masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap kerja-kerja kemanusiaan para relawan di lapangan. Dalam kesempatan tersebut, Ardiyan menyampaikan apresiasinya dan merasa tersentuh dengan kerja para relawan yang selama ini bekerja tanpa pamrih. Ia menegaskan pentingnya peran masyarakat untuk saling membantu, khususnya bagi kelompok rentan yang membutuhkan pendampingan dan penanganan berkelanjutan. “Sebagai hamba Allah dan sebagai manusia biasa, saya sangat ingin berjuang bersama-sama relawan yang menangani ODGJ Kuningan. Siapapun manusia tidak ingin lahir seperti itu. Kita sebagai manusia yang normal, manusia yang sehat, harus kita bantu saudara-saudara kita. Saya sangat tersentuh melihat perjuangan teman-teman relawan yang bekerja dengan hati,” ujar Ardiyan. Penyerahan ambulans ini diharapkan dapat memperkuat sarana pendukung bagi relawan dalam melakukan evakuasi dan rujukan medis ODGJ di wilayah Kabupaten Kuningan, yang selama ini kerap menghadapi keterbatasan alat transportasi. Pada bagian akhir kegiatan, Ardiyan menyampaikan bahwa dirinya merasa tersentuh oleh dedikasi para relawan penangan ODGJ dan menyampaikan terima kasih atas pengabdian mereka. Ia berharap bantuan ambulans tersebut dapat membantu relawan yang selama ini mengevakuasi

JAKARTA, FraksiGerindra.id — Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Gerindra Dapil Jawa Timur VIII (Nganjuk, Jombang, Kabupaten/Kota Mojokerto, Kabupaten/Kota Madiun), Bimantoro Wiyono, menyampaikan apresiasi kepada Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri atas pengungkapan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang bersumber dari praktik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Jawa Timur dengan nilai transaksi mencapai Rp 25,8 triliun. Penggeledahan serentak yang dilakukan Bareskrim Polri pada Kamis (19/2/2026) di tiga lokasi di Jawa Timur, termasuk dua titik di Kabupaten Nganjuk, yakni Toko Emas Semar di Jalan Ahmad Yani serta sebuah rumah di Jalan Diponegoro Kelurahan Payaman, dinilai sebagai langkah tegas dalam membongkar kejahatan ekonomi terorganisir. “Saya memberikan apresiasi kepada Bareskrim Polri yang sudah gerak cepat, khususnya Dittipideksus, atas keberanian dan profesionalitasnya membongkar praktik TPPU yang bersumber dari tambang emas ilegal. Ini bukan kejahatan biasa, tetapi kejahatan terstruktur yang merugikan negara dan merusak lingkungan,” tegas Bimantoro. Ia menilai pengembangan perkara ini menunjukkan komitmen kuat Polri dalam menelusuri aliran dana kejahatan, meskipun perkara asal pertambangan emas ilegal di Kalimantan Barat pada periode 2019–2022 telah inkrah di Pengadilan Negeri Pontianak. Dugaan bahwa transaksi emas ilegal masih berlangsung hingga 2025, menurutnya, menjadi peringatan serius bagi semua pihak. “Langkah menelusuri aliran uang sampai ke

JAKARTA, FraksiGerindra.id — Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Fraksi Gerindra, Sugiat Santoso, mengajak mahasiswa membangun aliansi strategis untuk mengawal reformasi sistem pemasyarakatan serta memperjuangkan keadilan bagi masyarakat kecil. Ajakan tersebut disampaikan usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XIII DPR RI bersama Pengurus Nasional BEM Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama se-Nusantara dan Koordinator Pusat Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) se-Indonesia di Kompleks Parlemen, Jakarta. Dalam forum tersebut, Sugiat menyampaikan bahwa Komisi XIII saat ini tengah membentuk panitia kerja (panja) pemasyarakatan sebagai bagian dari agenda legislasi. Ia menegaskan bahwa masukan dari mahasiswa akan menjadi bahan penting dalam pembahasan tata kelola pemasyarakatan yang lebih inklusif dan berkeadilan. “Komisi XIII sedang dalam kerja-kerja legislatif membentuk panja pemasyarakatan. Sore ini juga kami akan menggelar FGD dengan Kementerian Pemasyarakatan untuk membahas tata kelola yang lebih inklusif dan adil,” ujarnya. Komisi Baru Fokus Hukum dan HAM Sugiat menjelaskan, Komisi XIII merupakan komisi baru DPR RI pada periode ini yang secara khusus menangani pembangunan hukum dan hak asasi manusia (HAM). Dalam pelaksanaannya, komisi ini bermitra dengan sejumlah lembaga seperti Komnas HAM, LPSK, Komnas Perempuan, serta Kementerian HAM. Ia mengungkapkan, berdasarkan laporan dari berbagai mitra tersebut, masih banyak masyarakat menghadapi dugaan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Aduan