Jakarta, Fraksigerindra.id – Anggota Komisi V DPR RI, Novita Wijayanti, memberikan apresiasi terhadap capaian kinerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di bawah kepemimpinan Menteri Maruarar Sirait dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/4/2025).
Dalam forum tersebut, Novita mengapresiasi raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diraih kementerian, serta langkah-langkah inovatif yang diambil meski anggaran yang tersedia tergolong minim.
“Saya tetap mengapresiasi meskipun anggarannya minim. Pak Menteri tetap mengutamakan program-program Komisi V, seperti program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dan saya melihat ada terobosan luar biasa,” kata Novita dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis (1/5/2025).
Legislator dari daerah pemilihan Banyumas-Cilacap ini juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap wilayahnya yang masih menghadapi tantangan signifikan dalam hal kesejahteraan masyarakat.
“Cilacap tadi masuk kategori miskin ekstrem nomor empat di Jawa Tengah, Cilacap merupakan kabupaten terluas dan penduduknya terbesar nomor dua setelah Brebes. Banyumas pun masih banyak penduduknya yang butuh dukungan, meski tidak tercatat dalam kategori miskin ekstrem,” jelas Novita.
Novita juga menekankan pentingnya sinergi antara kementerian, DPR, dan pemangku kepentingan lain dalam menjalankan program-program kerakyatan, termasuk melalui dana dari APBN, CSR, hingga kontribusi pihak ketiga.
“Saya berharap ke depan ada tambahan anggaran, baik dari APBN maupun dukungan dari pengusaha dan pihak ketiga, agar program Pak Menteri dapat berjalan lebih maksimal sehingga dapat tercapai sesuai target,” sebut anggota dewan dari Fraksi Partai Gerindra ini.
Lebih lanjut, Novita pun meminta agar program-program strategis seperti pembangunan rumah susun (Rusunawa) tetap dilanjutkan karena terbukti banyak diminati masyarakat. Dalam kesempatannya, Novita juga mengingatkan agar program bersifat multi years tidak dibiarkan mangkrak.
“Mohon program Rusunawa bisa dilanjutkan lagi karena masih banyak yang belum terealisasi. Dan untuk program multi years, saya harap bisa dipastikan tuntas dan tidak mangkrak,” kata Novita.
Menutup pernyataannya, Novita berharap, koordinasi dan sinergi antara kementerian dan anggota dewan, khususnya di daerah pemilihan (Dapil), sangat penting untuk memastikan keberhasilan program pemerintah di lapangan berjalan tepat sasaran.
Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sepakat dengan Komisi V DPR untuk memberikan prioritas pada peningkatan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di tahun 2025.
“Saya mau highlight di sini, program yang paling signifikan adalah BSPS. Karena kami sudah melihat sendiri hasilnya dan aspirasi dari teman-teman Komisi V dan DPD RI dan kepala daerah,” kata Menteri Ara dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/4/2025).
