JAKARTA, Fraksigerindra.id — Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, mendorong Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta PT Pelindo untuk segera merealisasikan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Percepatan Pembangunan Pulau Enggano.
Instruksi tersebut diteken langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada Senin (24/6/2025) di Jakarta. Inpres tersebut menjadi dasar hukum percepatan pembangunan Pulau Enggano, termasuk penyelesaian persoalan pendangkalan alur di Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu.
Menurut Danang, langkah ini penting untuk menjamin keterhubungan antarwilayah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), khususnya di kawasan 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).
“Pembangunan infrastruktur transportasi yang merata adalah fondasi penting untuk menciptakan keadilan sosial dan mempercepat pemerataan ekonomi nasional,” kata Danang dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (24/6/2025).
Ia menekankan pentingnya peningkatan konektivitas, termasuk pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai agar mencapai kedalaman minimal -12 meter LWS. Hal ini dianggap vital dalam memperlancar jalur logistik nasional.
“Salah satu perhatian serius Presiden Prabowo adalah soal konektivitas wilayah, terutama yang menyangkut alur logistik nasional,” terang Danang.
“Misalnya, pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai di Bengkulu agar mencapai kedalaman minimal -12 meter LWS,” kata Danang.
Selain pengerukan, Danang juga menyoroti pentingnya peningkatan fasilitas dermaga dan sistem navigasi untuk menunjang kelancaran distribusi barang dan penumpang menuju Pulau Enggano, salah satu wilayah terluar Indonesia di barat daya Provinsi Bengkulu.
“Pembangunan tidak boleh hanya terpusat di kota besar. Pulau-pulau terluar seperti Enggano juga harus merasakan kehadiran negara secara nyata. Sebagai mitra kerja, kami di DPR RI berharap Kementerian terkait bisa bertindak cepat,” ujarnya.
Ia menambahkan, percepatan realisasi proyek-proyek konektivitas di daerah 3T akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat.
Danang menegaskan bahwa Komisi V DPR RI siap mengawal dan mendukung penuh kebijakan pemerintah yang berpihak pada pembangunan inklusif dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
“Instruksi Presiden ini adalah komitmen nyata untuk menjahit kembali NKRI melalui konektivitas antardaerah,” pungkasnya.
