JAKARTA, FraksiGerindra.id — Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menemui Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, guna mengawal alokasi anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk perbaikan 20 ruas jalan strategis di Sumatera Barat pascabencana. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto agar negara hadir secara cepat dan menyeluruh dalam proses pemulihan pascabencana.
Pertemuan yang berlangsung pada Jumat, (19/12/2025) itu menegaskan bahwa kunjungan Presiden Prabowo ke Sumatera Barat pascabencana merupakan bagian dari rantai komando kebijakan nasional yang harus dikawal hingga tahap penganggaran dan pelaksanaan di kementerian teknis.
Andre Rosiade menjelaskan bahwa usulan perbaikan infrastruktur jalan tersebut merupakan permintaan resmi dari Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, yang meminta dukungan DPR RI agar anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana benar-benar masuk dalam prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Permohonan tersebut tertuang dalam surat Gubernur Sumatera Barat bernomor 600.1.1/8422-BMCKTR/BM-2025 tertanggal 18 Desember 2025, yang ditujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum RI di Jakarta. Surat tersebut memuat permintaan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur jalan dan jembatan Provinsi Sumatera Barat pascabencana hidrometeorologi.
“Presiden Prabowo sudah memberi arahan jelas, negara harus hadir, cepat, dan tuntas. Tugas kami di DPR adalah menerjemahkan arahan itu menjadi keputusan anggaran dan eksekusi di kementerian teknis,” ungkapnya.
Ia mengungkapkan bahwa total kebutuhan anggaran untuk perbaikan 20 ruas jalan di Sumatera Barat mencapai Rp1.207.500.000.000 dan diusulkan melalui skema dana rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) APBN. Menurut Andre, ruas-ruas jalan tersebut merupakan jalur vital penghubung antarwilayah, penopang distribusi logistik, serta urat nadi pemulihan ekonomi masyarakat Sumatera Barat pascabencana.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyatakan kesiapan kementeriannya untuk menindaklanjuti usulan tersebut.
“Oke, siap. Kita eksekusi,” ujar Dody.
Anggaran perbaikan jalan tersebut akan dialokasikan untuk 20 ruas strategis di berbagai wilayah Sumatera Barat, di antaranya Simpang Koto Mambang–Balingka sebesar Rp400 miliar, Pasar Baru–Alahan Panjang Rp275 miliar, Sasak–Maligi Rp110 miliar, Tiku–Sasak Rp165 miliar, dan Manggopoh–Padang Luar Rp75 miliar.
Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk ruas Panti–Simpang Empat Rp15 miliar, Batas Payakumbuh–Suliki–Koto Tinggi Rp15 miliar, Palupuh–Pua Gadih–Koto Tinggi Rp15 miliar, Matur–Palembayan Rp20 miliar, Palembayan–Palupuh (Simpang Patai) Rp15 miliar, Simpang Ganting Payo–Batas Tanah Datar–Sumani Rp8 miliar, Teluk Bayur–Nipah–Purus Rp5 miliar, serta Lubuk Basung–Sei Limau Rp10 miliar.
Selanjutnya, Padang Aro–Lubuk Malako Rp4 miliar, Ruas Kantor Camat–Berkat Rp5 miliar, Surantih–Kayu Aro–Langgai Rp5,5 miliar, Padang Koto Gadang–Palembayan Rp5 miliar, Pangkalan Koto Baru–Sialang–Gelugur Rp25 miliar, Lubuk Sikaping (Simpang Daliak)–Talu (Simpang Ganting) Rp15 miliar, serta Singkarak–Aripan–Tanjung Balit–Padang Ganting Rp10 miliar.
Andre juga menegaskan bahwa pengawalan anggaran tersebut merupakan bagian dari politik kehadiran negara, sekaligus memastikan pembangunan pascabencana tidak terhambat oleh birokrasi maupun tarik-ulur kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.
“Ini bukan soal proyek, ini soal tanggung jawab negara. Presiden Prabowo sudah turun langsung ke daerah, dan kami memastikan kebijakan itu dikunci lewat APBN. Inilah wajah politik nasional yang bekerja: cepat, terukur, dan berdampak langsung ke rakyat,” katanya.
