JAKARTA, Fraksigerindra.id — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, menegaskan komitmennya memperjuangkan keadilan bagi guru madrasah swasta yang telah lulus seleksi passing grade Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) tahun 2023. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, saat menerima aspirasi Forum Passing Grade Kementerian Agama Swasta Status P 2023 dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Dalam pertemuan itu, perwakilan forum menyampaikan keberatan karena hingga kini belum diangkat menjadi PPPK meski telah dinyatakan lulus seleksi dan memiliki sertifikat resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Mereka menilai masih terjadi ketimpangan antara guru madrasah swasta di bawah Kementerian Agama dengan guru di bawah Kementerian Pendidikan yang telah lebih dulu diakomodasi pemerintah.
Menanggapi hal tersebut, Wachid menyampaikan apresiasi terhadap perjuangan para guru madrasah yang datang langsung ke Jakarta untuk menyuarakan haknya.
“Saya apresiasi perjuangan teman-teman luar biasa. Mereka datang jauh-jauh, bahkan menginap di Istiqlal, demi memperjuangkan haknya. Ini bentuk ketulusan dan tanggung jawab sebagai pendidik, dan kami di Komisi VIII akan mengawal sampai tuntas,” tegas politisi Fraksi Partai Gerindra itu.
Wachid menjelaskan, berdasarkan koordinasi dengan sejumlah pihak, persoalan guru lulus passing grade tidak hanya berada di Kementerian Agama, tetapi juga terkait dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
“Persoalan passing grade ini ternyata posisinya di MenPAN-RB. Ini masalah lama yang mengendap dan belum ada jalan keluar. Tapi kami akan berupaya maksimal agar para guru madrasah ini mendapat keadilan yang sama,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi VIII akan menggelar rapat bersama Kementerian Agama, Dirjen Pendidikan Islam (Pendis), dan biro terkait yang menangani PPPK. Wachid menegaskan, bila diperlukan, pihaknya juga akan melibatkan KemenPAN-RB dan Sekretariat Negara agar pembahasan dilakukan lintas kementerian.
“Kami akan undang Kemenag, Dirjen Pendis, dan MenPAN-RB. Kalau perlu kami bicarakan langsung dengan Mensesneg agar Presiden tahu bahwa masih ada ketimpangan yang harus diselesaikan,” tutur legislator asal Jawa Tengah II tersebut.
Wachid optimistis Presiden Prabowo Subianto memiliki kepedulian tinggi terhadap pendidikan Islam dan akan mendukung langkah DPR memperjuangkan hak para guru madrasah. Menurutnya, peningkatan kesejahteraan dan pengakuan terhadap tenaga pendidik agama merupakan bagian penting dari agenda pembangunan sumber daya manusia.
