KARAWANG, Fraksigerindra.id — Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra, Muhammad Husein Fadlulloh, menegaskan pentingnya peran Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) dalam menjaga kedaulatan negara melalui produk identitas dan dokumen resmi. Ia menilai, Peruri tidak hanya berfungsi mencetak uang, tetapi juga memiliki peran strategis dalam memproduksi paspor dan dokumen autentik negara yang menjadi simbol kepercayaan publik.
“Masih banyak masyarakat yang belum memahami luasnya tugas Peruri. Mereka tidak hanya mencetak uang, tapi juga memiliki teknologi autentikasi yang mampu memverifikasi keaslian uang dan dokumen penting negara,” ujar Husein saat memimpin Kunjungan Spesifik Komisi VI DPR RI ke kantor Peruri di Karawang, Jawa Barat, Jumat (7/11/2025).
Menurutnya, peran Peruri semakin penting di tengah transformasi digital yang tengah dilakukan pemerintah. Ia menilai, lembaga ini memiliki potensi besar untuk menjadi penyedia utama jasa autentikasi dokumen digital negara, sekaligus membuka peluang kerja sama internasional di bidang keamanan data dan verifikasi digital.
“Penguatan peran Peruri semakin relevan dengan perkembangan sistem pelayanan dokumen digital. Komisi VI mendukung agar Peruri bisa mengambil peran strategis sebagai penyedia jasa autentikasi dokumen negara dan membuka peluang kerja sama global,” tegas legislator Dapil Jawa Barat XI itu.
Terkait dengan tren peralihan menuju sistem keuangan digital, Husein menjelaskan bahwa Peruri telah menyiapkan langkah antisipatif dengan mengembangkan layanan digital dan sistem keamanan siber sejak beberapa tahun terakhir. “Dari pemaparan yang disampaikan, sekitar 80 persen uang yang beredar masih berbentuk fisik. Ini memberi ruang bagi Peruri untuk tetap menjalankan fungsi utama sembari menyiapkan transformasi digital,” ujarnya.
Selain fokus pada transformasi teknologi, Peruri juga tengah mengoptimalkan penggunaan bahan baku dalam negeriuntuk pembuatan uang kertas. Husein mengungkapkan bahwa sekitar 60–70% kertas uang sebenarnya sudah dapat diproduksi oleh industri dalam negeri, terutama dari wilayah Jawa Tengah, meski kualitasnya masih perlu ditingkatkan agar sebanding dengan produk impor.
“Alternatif bahan seperti polikarbonat memang ada, tapi kurang ramah lingkungan, sehingga perlu dikaji lebih dalam sebelum digunakan secara luas,” tambahnya.
Husein juga menyoroti sejumlah regulasi yang sudah diterbitkan untuk memperkuat posisi Peruri, namun implementasinya di lapangan belum optimal. Untuk itu, Komisi VI akan meningkatkan koordinasi dengan kementerian terkait agar seluruh instansi pemerintah dapat memaksimalkan penggunaan layanan Peruri.
“Kami akan menindaklanjuti hal ini dengan rapat gabungan bersama sejumlah kementerian pada Senin mendatang. Pertemuan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi lintas lembaga dan memberikan arah yang jelas bagi transformasi Peruri ke depan,” tutupnya.
