NATUNA, FraksiGerindra.id — Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menegaskan bahwa salah satu fokus utama Tim Kunjungan Kerja Panitia Kerja Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, adalah mengevaluasi perkembangan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang di wilayah tersebut.
Ia menyatakan bahwa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) menjadi instrumen penting untuk memastikan arah pembangunan di Natuna yang berada di garis depan perbatasan negara dapat berjalan terarah, terukur, dan menjawab kebutuhan masyarakat.
“Penyusunan RDTR menjadi kunci penting dalam memastikan arah pembangunan Natuna yang berada di garis depan perbatasan negara dapat berjalan terarah, terukur, dan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Aziz usai pertemuan dengan Bupati Natuna dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah pada Rabu, (26/11/2025).
Azis juga menyoroti persoalan lahan transmigrasi yang hingga kini belum tersertifikasi. Ia menilai percepatan sertifikasi lahan sangat penting agar masyarakat memperoleh jaminan kepastian hukum dan legalitas atas lahan yang telah mereka tempati.
“Kita akan mendorong Kementerian Kehutanan melalui komisi terkait agar memproses surat dari Kementerian Transmigrasi dan pemerintah daerah terkait permohonan pelepasan kawasan hutan produksi bukan hutan lindung yang menjadi lokasi permukiman transmigrasi,” tegasnya.
Bupati Natuna, Cen Sui Lan, menyampaikan apresiasi atas kedatangan Tim Panitia Kerja Komisi II. Ia berharap kunjungan tersebut dapat menghasilkan solusi cepat dan tepat bagi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah perbatasan.
“Dengan adanya kunjungan ini, kami berharap berbagai permasalahan di perbatasan, terutama yang menyangkut tata ruang, lahan, dan pengembangan kawasan strategis, dapat teratasi demi kemajuan masyarakat,” ujarnya.
Dalam rapat koordinasi yang digelar selama kunjungan, turut dibahas sejumlah isu strategis terkait pengelolaan pertanahan di wilayah perbatasan. Pembahasan mencakup penataan dan pemanfaatan kawasan perbatasan, percepatan sertifikasi aset pemerintah, optimalisasi penggunaan ruang, serta penguatan koordinasi lintas instansi untuk mendukung pembangunan kawasan strategis nasional.
Melalui kegiatan ini, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berharap tercipta tata kelola pertanahan yang tertib, modern, dan berkelanjutan di Kabupaten Natuna. Kunjungan ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam membangun Natuna sebagai beranda terdepan Indonesia, baik dari sisi pertahanan maupun pengembangan ekonomi nasional.
