JAKARTA, FraksiGerindra.id — Kapoksi Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya (DWS), menilai kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang diterapkan pada masa mudik Natal dan Tahun Baru 2026 (Nataru) merupakan langkah efektif untuk mengurai kepadatan arus perjalanan. Kebijakan tersebut dinilai mampu memecah puncak arus mudik sehingga lalu lintas menjadi lebih lancar. Hal itu disampaikan Danang di Jakarta, Jumat (19/12/2025).
Danang Wicaksana menjelaskan bahwa penerapan WFA memberikan keleluasaan waktu bagi masyarakat dalam merencanakan perjalanan mudik. Dengan fleksibilitas tersebut, pergerakan masyarakat tidak terpusat pada hari-hari tertentu, sehingga potensi penumpukan kendaraan dapat diminimalkan.
Menurutnya, kondisi ini berdampak positif terhadap kelancaran arus lalu lintas, khususnya pada jalur-jalur utama transportasi darat, laut, dan udara yang kerap mengalami lonjakan volume penumpang saat libur akhir tahun.
“WFA sudah terbukti berhasil mengurangi kepadatan arus mudik saat lebaran lalu,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa kebijakan WFA saat Nataru berpotensi besar dalam mengurai puncak arus mudik.
“Kebijakan WFA saat Nataru bisa memecah puncak arus mudik. Dengan waktu perjalanan yang lebih fleksibel, masyarakat tidak menumpuk di satu atau dua hari tertentu, sehingga arus lalu lintas menjadi lebih lancar,” ujarnya.
Lebih lanjut, Danang Wicaksana menyebutkan bahwa potensi jumlah pergerakan masyarakat selama periode Nataru diperkirakan mencapai 119,5 juta orang. Danang juga mengungkapkan bahwa pemerintah berencana kembali menerapkan kebijakan WFA pada 29 hingga 31 Desember 2025.
Ia menilai kebijakan tersebut diharapkan mampu mendukung optimalisasi manajemen transportasi sekaligus menekan kepadatan di berbagai simpul perjalanan selama masa libur akhir tahun.
Danang Wicaksana turut mengapresiasi langkah pemerintah yang telah melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Perhubungan, Kementerian PANRB, Kepolisian Republik Indonesia, serta pemerintah daerah. Koordinasi tersebut dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan WFA berjalan efektif tanpa mengganggu pelayanan publik.
“Koordinasi lintas kementerian ini sangat penting agar pelaksanaan WFA tetap berjalan seimbang antara kelancaran mudik dan keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.
Sebagai mitra kerja di bidang infrastruktur dan transportasi, Komisi V DPR RI, lanjut Danang, akan terus melakukan pengawasan agar kebijakan WFA dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Pengawasan tersebut difokuskan pada upaya mendorong pelaksanaan mudik Nataru yang aman, nyaman, dan lancar.
