BANJARBARU, FraksiGerindra.id — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian pertumbuhan ekonomi semata, tanpa diiringi dengan upaya nyata untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Ia mengkritik pandangan neoliberalisme yang meyakini bahwa kesejahteraan akan otomatis mengalir ke kelompok masyarakat bawah seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi.
“Ini teori, tapi kenyataannya menetesnya kapan sampai ke bawah? Jangan-jangan menetesnya 300 tahun, kita sudah mati semua,” kata Prabowo saat meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi. Peresmian tersebut dipusatkan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada Senin (12/1/2026).
Menurut Prabowo, pendekatan pembangunan semacam itu tidak relevan diterapkan di Indonesia. Ia menilai Indonesia merupakan negara yang merdeka melalui perjuangan panjang dan mewarisi ketimpangan sosial yang mendalam. Pada saat kemerdekaan diproklamasikan, kata dia, mayoritas rakyat Indonesia berada dalam kondisi serba kekurangan dan tidak memiliki modal sosial maupun ekonomi yang memadai.
“Pertumbuhan harus disertai pemerataan. Saya ingatkan tujuan bernegara kita, tujuan kita merdeka adalah untuk membawa kesejahteraan. Kehidupan yang lebih baik untuk seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.
Prabowo menegaskan bahwa para pendiri bangsa telah menetapkan arah dan tujuan negara secara jelas melalui Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi tersebut secara tegas mengamanatkan kewajiban negara untuk memajukan kesejahteraan umum serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
“Melindungi dari mana? Dari ancaman kelaparan, dari kemiskinan, dari ancaman penderitaan, dari ancaman penyakit. Ini tujuan kita merdeka,” tegasnya.
Lebih lanjut, Prabowo mengingatkan seluruh elemen bangsa, khususnya kalangan terpelajar dan para pengambil kebijakan, agar tidak melenceng dari tujuan dasar bernegara. Ia menekankan bahwa tujuan negara bukan untuk memperkaya segelintir kelompok, melainkan untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh rakyat Indonesia.
Dalam konteks tersebut, Prabowo menyebut program Sekolah Rakyat sebagai salah satu instrumen konkret negara dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan. Program ini dirancang sebagai upaya strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan ekstrem melalui jalur pendidikan.
Sekolah Rakyat diselenggarakan dalam bentuk pendidikan berasrama yang sepenuhnya dibiayai oleh negara. Program ini secara khusus ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, terutama yang berada pada kelompok desil 1 dan desil 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Melalui akses pendidikan yang layak dan berkelanjutan, negara memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengubah nasib serta membangun masa depan yang lebih baik.
