PURWAKARTA, FraksiGerindra.id — Anggota Komisi V DPR RI, Novita Wijayanti, melakukan kunjungan kerja spesifik ke Bendungan Ir. H. Djuanda atau Waduk Jatiluhur di Purwakarta, Jawa Barat, Kamis (22/1/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh fungsi waduk terbesar di Indonesia itu tetap berjalan secara optimal, seiring usia operasionalnya yang telah mencapai 59 tahun.
Novita menegaskan bahwa Waduk Jatiluhur memiliki peran strategis dan multifungsi, mulai dari pengendalian banjir, penyediaan air baku, pembangkit listrik tenaga air (PLTA), hingga mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di sekitarnya. Di tengah meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir yang terjadi di berbagai daerah, kondisi dan keberlanjutan waduk menjadi perhatian serius Komisi V DPR RI.
“Komisi V ingin memastikan bagaimana fungsi Waduk Jatiluhur yang sudah berumur hampir enam dekade ini tetap terjaga dengan baik, mulai dari dukungan air, pemanfaatan listrik, hingga sinerginya dengan masyarakat,” ujar Novita.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi V DPR RI juga mendorong Kementerian PUPR untuk menerapkan kebijakan satu data dan satu peta nasional bendungan sebagai dasar perencanaan pembangunan waduk besar, menengah, maupun kecil di seluruh Indonesia.
Novita menilai, keberadaan data yang terintegrasi sangat krusial agar penetapan prioritas pembangunan bendungan dalam rentang lima hingga sepuluh tahun ke depan dapat dilakukan secara tepat, terukur, dan berbasis kebutuhan riil.
Selain itu, Komisi V DPR RI meminta agar monitoring dan evaluasi dilakukan secara rutin terhadap seluruh waduk, khususnya waduk yang telah berusia tua. Upaya tersebut dinilai penting untuk mendeteksi secara dini potensi kerusakan struktur, sedimentasi, maupun gangguan aliran air, sehingga risiko terhadap masyarakat dapat dicegah.
“Kami tidak ingin ada waduk yang luput dari pengawasan hingga menimbulkan kerugian atau membahayakan masyarakat. Monitoring harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan waduk,” tegasnya.
Komisi V DPR RI juga menyoroti perlunya peningkatan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat sekitar waduk melalui pengelolaan yang profesional, berkelanjutan, dan tidak membebani keuangan negara.
Terkait penyediaan air minum, Novita menyampaikan bahwa masih dibutuhkan penambahan titik Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Karena itu, pemetaan kebutuhan SPAM perlu segera dilakukan dan disinergikan antara pemerintah pusat, pengelola waduk, serta pemerintah daerah.
Kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi V DPR RI terhadap infrastruktur sumber daya air strategis nasional, guna memastikan aspek keselamatan, keberlanjutan, dan manfaat optimal Waduk Jatiluhur bagi masyarakat luas.
