MAGELANG, Fraksigerindra.id — Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan pembatasan jumlah kunjungan wisatawan ke Candi Borobudur, Jawa Tengah. Ia menilai kebijakan tersebut berdampak langsung terhadap penurunan kunjungan wisatawan dan lesunya aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kawasan wisata.
“Kebijakan pembatasan hanya 1.200 wisatawan per hari, baik domestik maupun mancanegara, sangat menyulitkan masyarakat yang ingin berkunjung ke Borobudur. Padahal, minat wisata sangat tinggi, sekitar 80 persen wisatawan yang datang ke Jawa Tengah tujuannya ke Borobudur,” ujar Bambang dalam Kunjungan Kerja Tim Panja Standarisasi Desa Wisata Komisi VII DPR RI di Desa Wisata Wanurejo, Magelang, Jumat (7/11/2025).
Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut menyebabkan penurunan drastis pada sektor pariwisata, yang berimbas langsung terhadap pendapatan pelaku UMKM, pedagang, dan masyarakat sekitar Borobudur. “Saya prihatin karena banyak warga kehilangan pengunjung dan pembeli akibat pembatasan ini,” tambahnya.
Bambang mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kebudayaan di bawah kepemimpinan Menteri Fadli Zon, yang segera meninjau ulang kebijakan tersebut. “Alhamdulillah, Kementerian Kebudayaan telah merespons cepat. Sekarang kuota wisatawan dinaikkan menjadi 4.000 dan sedang diajukan naik lagi menjadi 5.000. Harapannya, bisa kembali seperti sebelum pandemi, sekitar 10.000 wisatawan per hari,” jelasnya.
Menurut Bambang, Candi Borobudur memiliki kapasitas jauh lebih besar untuk menampung pengunjung dibanding batas yang diberlakukan saat ini. Ia mencontohkan destinasi wisata sejarah dan budaya di negara lain seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia, yang tetap ramai tanpa pembatasan ketat namun tetap menjaga kelestarian situs.
“Borobudur adalah ikon dunia yang mewakili Indonesia. Kalau dikelola dengan lebih terbuka dan profesional, kunjungan wisata akan meningkat, dan devisa negara ikut naik,” tegasnya.
Selain mengevaluasi pembatasan kunjungan, Bambang juga mendorong pengembangan desa wisata di sekitar Borobudur agar menjadi bagian dari ekosistem pariwisata yang berkelanjutan. Ia menilai potensi desa wisata di kawasan tersebut belum banyak dikenal publik dan perlu promosi yang lebih gencar.
“Hotel-hotel di Jawa Tengah seharusnya ikut membantu promosi desa wisata sekitar Borobudur melalui berbagai media, misalnya televisi di kamar hotel. Promosi yang efektif akan membuat wisatawan tertarik mengeksplorasi lebih banyak destinasi,” tuturnya.
Bambang berharap, melalui sinergi antara pemerintah, pelaku pariwisata, dan masyarakat lokal, pengembangan desa wisata dapat membuka sumber ekonomi baru bagi warga sekitar.
“Kalau promosi dijalankan dengan baik, wisatawan tidak hanya datang ke Borobudur, tapi juga ke desa-desa wisata di sekitarnya. Ini akan menghidupkan ekonomi rakyat dan memperluas manfaat pariwisata bagi masyarakat,” pungkasnya.
