JAKARTA, FraksiGerindra.id — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menegaskan bahwa Papua tidak hanya harus mencapai swasembada pangan, tetapi juga swasembada energi. Presiden meyakini Papua memiliki potensi sumber daya energi yang besar dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung kemandirian daerah.
Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan pengarahan kepada para kepala daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
“Saya kira Papua punya sumber energi yang sangat baik. Dan Menteri ESDM (Bahlil Lahadalia) juga sudah merancang bahwa daerah-daerah Papua harus menikmati hasil daripada energi yang diproduksi di Papua,” pungkasnya.
Selain pengembangan energi konvensional, Presiden juga mendorong pemanfaatan energi alternatif bagi wilayah-wilayah terpencil di Papua yang masih mengalami keterbatasan akses energi. Ia menyebutkan bahwa energi surya dan tenaga air dapat menjadi solusi yang efektif, mengingat teknologi tersebut kini semakin terjangkau dan sesuai untuk kondisi geografis Papua.
“Ini semua adalah supaya ada kemandirian (energi) di setiap daerah,” imbuhnya.
Menurut Presiden, pemanfaatan energi alternatif akan mengurangi ketergantungan Papua terhadap pasokan bahan bakar minyak (BBM) dari daerah lain yang selama ini memerlukan biaya tinggi. Prabowo juga menyampaikan harapan agar ke depan Papua dapat mengembangkan komoditas seperti kelapa sawit, tebu, dan singkong sebagai bahan baku untuk memproduksi BBM secara mandiri.
“Sehingga, kita rencanakan dalam lima tahun semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Swasembada pangan dan swasembada energi,” ujarnyanya.
Prabowo menilai bahwa swasembada pangan dan energi berbasis daerah akan memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi anggaran negara. Dengan mengurangi ketergantungan pada impor BBM, pemerintah dapat menghemat ratusan triliun rupiah dana subsidi.
Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Indonesia pada tahun 2025 mengimpor BBM dengan nilai mencapai Rp520 triliun.
“Bayangkan kalau kita bisa potong setengah, berarti ada Rp250 triliun (dana yang dihemat). Apalagi kita bisa potong Rp500 triliun. Berarti setiap kabupaten kemungkinan punya Rp1 triliun,” ungkapnya.
Presiden juga mengungkapkan bahwa mulai tahun depan pemerintah masih akan melakukan impor solar, sebagaimana laporan yang diterimanya dari Menteri ESDM. Namun, ia berharap ketergantungan tersebut dapat dihentikan secara bertahap.
“Kita harapkan dalam empat tahun, kita juga bisa tidak impor bensin,” katanya.
