SLEMAN, FraksiGerindra.id — Anggota Komisi VIII DPR RI, M. Husni, mendorong penguatan kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bahkan hingga berada pada level kementerian. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan penanganan bencana di Indonesia dapat berlangsung lebih cepat, terkoordinasi, dan efektif. Hal itu disampaikannya usai kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kantor Bupati Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (22/1/2026), dalam rangka pengawasan pelaksanaan penanggulangan bencana.
Menurut Husni, Indonesia merupakan negara dengan tingkat kerawanan bencana yang sangat tinggi. Sepanjang akhir 2025 hingga awal 2026, berbagai bencana besar terjadi secara beruntun di sejumlah wilayah, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, bahkan meluas hingga puluhan kabupaten.
“Indonesia ini bisa dikatakan sebagai supermarket bencana. Hampir semua jenis bencana ada di negeri kita. Karena itu, penanganannya tidak bisa biasa-biasa saja,” ujarnya.
Ia menilai, skala kebencanaan yang melibatkan banyak daerah secara bersamaan membutuhkan kelembagaan yang kuat dengan kewenangan penuh sebagai pemimpin utama penanganan bencana nasional.
Husni menjelaskan bahwa dalam berbagai peristiwa bencana besar, banyak institusi pemerintah sebenarnya telah bergerak, mulai dari BNPB, TNI-Polri, Kementerian Kesehatan, hingga pemerintah daerah. Namun, pelaksanaan di lapangan kerap belum berjalan dalam satu komando yang terintegrasi.
“Semua bergerak, tapi kurang sinkron. Tujuannya sama, tetapi ketika dijalankan tidak saling bertemu. Akhirnya ada kebingungan, mana yang harus didahulukan, apakah evakuasi, bantuan kemanusiaan, atau pembersihan lokasi,” jelasnya.
Kondisi tersebut, lanjut Husni, menunjukkan urgensi kehadiran satu lembaga yang benar-benar menjadi pemimpin utama penanggulangan bencana, sehingga seluruh kementerian dan lembaga dapat bergerak dalam satu arah kebijakan yang jelas.
“BNPB harus menjadi leader kebencanaan. Kalau kewenangannya diperkuat, bahkan setingkat kementerian, maka koordinasi akan jauh lebih jelas dan cepat,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa penanganan bencana tidak hanya terbatas pada fase tanggap darurat, tetapi juga mencakup tahap pemulihan atau recovery. Tahap ini meliputi pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat serta penyediaan hunian yang layak bagi warga terdampak. Berkaca pada bencana di wilayah Sumatera, Husni menyebut beberapa daerah di Sumatera Utara telah mulai tertangani dengan baik, sementara di Aceh masih terdapat wilayah yang aksesnya belum sepenuhnya terbuka hingga saat ini.
“Kita ingin masyarakat bisa kembali beraktivitas, ekonominya berjalan, dan tempat tinggalnya layak. Ini semua butuh penanganan yang serius dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ke depan, Husni menegaskan Komisi VIII DPR RI akan terus menjadikan isu kebencanaan sebagai prioritas pengawasan, termasuk dalam pembahasan anggaran tahun 2025–2026, dengan mendorong peningkatan pendanaan serta perbaikan tata kelola penanggulangan bencana nasional.
“Apapun ceritanya, kebencanaan ini tidak boleh menjadi urusan yang setengah-setengah. Negara harus hadir secara kuat dan terkoordinasi,” pungkasnya.
