CIREBON, FraksiGerindra.id — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, meminta pemerintah segera menyediakan lahan mandiri bagi Sekolah Rakyat di Kota Cirebon. Saat ini, sekolah tersebut masih bergabung dengan sekolah umum tingkat SMP karena belum memiliki lokasi sendiri, sehingga menghadapi keterbatasan ruang untuk pengembangan kegiatan belajar mengajar.
“Dengan kunjungan hari ini, kami lihat Sekolah Rakyat ini masih bersatu dengan sekolah umum, dengan SMP. Memang ini kondisi yang kurang ideal,” katanya usai kunjungan kerja di Cirebon, Kamis (12/2/2026).
Ia menegaskan keterbatasan lahan perlu segera diatasi, mengingat Sekolah Rakyat akan terus menerima peserta didik baru pada tahun ajaran mendatang. Tanpa dukungan lahan tambahan, kapasitas ruang belajar dinilai tidak akan mampu menampung peningkatan jumlah siswa.
Komisi VIII DPR RI, lanjutnya, akan membicarakan persoalan tersebut dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia guna menyiapkan lahan yang sesuai untuk pengembangan sekolah. Namun, ia mengakui penyediaan lahan minimal seluas lima hektare di wilayah Kota Cirebon cukup sulit direalisasikan karena keterbatasan ruang terbuka.
“Di Cirebon ini tidak akan bisa menyiapkan lahan seluas minimal lima hektare,” katanya.
Sebagai alternatif, Abdul Wachid menyebut lahan di sekitar Kabupaten Majalengka dapat menjadi opsi pengembangan, dengan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia menekankan bahwa penyediaan lahan menjadi prioritas pemerintah daerah, khususnya di tingkat provinsi, sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Ia juga mengungkapkan bahwa persoalan serupa terjadi di sekitar 20 lokasi di Jawa Barat, terutama di kawasan perkotaan yang umumnya mengalami kesulitan dalam penyediaan lahan.
“Jadi ini tidak ada kata lain, provinsi harus bekerja sama dengan pemerintah daerah (pemda) atau kabupaten setempat,” katanya.
